SEMARANG- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Provinsi Jawa Tengah dilaporkan sering melakukan tindak asusila. Parahnya informasi yang masuk ke tangan DPRD Provinsi Jateng ini menyebutkan bahwa aksi para PNS ini, seringnya dilakukan pada jam kerja dan mereka juga masuk ke hotel untuk berselingkuh masih mengenakan seragam PNS.
Laporan tersebut didapatkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jateng, selama proses reses beberapa waktu lalu. Juru bicara FPAN, Sri Marnyuningsih mengatakan, ulah PNS-PNS nakal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah di Jateng. Namun laporan yang paling banyak masuk berasal dari daerah Surakarta dan kota-kota besar di Jawa Tengah lainnya.
"Ulah PNS yang nakal ini sudah meresahkan. Mereka sering menginap di hotel dengan orang yang bukan pasangan resminya, dan masih mengenakan seragam PNS. Kader kami bahkan sampai mengetahui bagaimana gelagat PNS yang mau selingkuh di hotel," kata Sri Marnyuni, usai sidang paripurna penyampaian hasil reses di Gedung Berlian, DPRD Jateng, Senin (17/12/2011).
Sri menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian dengan forum-forum masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan secara pasti. Dikatakan Sri, ulah para PNS ini sudah pasti akan mencemarkan kredibilitas institusi Korpri sebagai wadah bagi PNS seluruh Indonesia.
"Kami sudah menyampaikan keluhan dan laporan masyarakat itu secara tertulis dan dibacakan di hadapan Sekda Jateng dan pimpinan SKPD yang hadir dalam sidang paripurna. Bahkan dalam laporan tersebut tertulis, bahwa masyarakat mendesak agar pemerintah membentuk peraturan baru berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang perilaku bermasyarakat bagi PNS, aparat pemerintahan dan pejabat," jelas Sri.
Sementara itu, Khoiril ikhsan anggota DPRD yang dari FPAN mengatakan, ulah PNS nakal yang melakukan tindak perselingkuhan dan keluar kantor pada jam kerja paling banyak terjadi di Surakarta, Semarang dan Karisedenan Kedu.
"Ini enggak asal saja saya sampaikan lho, pihak kami telah melakukan survey dengan menggandeng masyarakat dan LSM untuk mengetahui seberapa besar potensi perselingkuhan yang dilakukan PNS," tandasnya. (dgs)
sumber
0 komentar:
Posting Komentar